ARAHBICARA.COM – Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI, Silmy Karim menyatakan, petugas yang berada di perbatasan merupakan garda terdepan dalam menjaga gerbang negara. Demikian disampaikan Silmy saat meninjau Pos Lintas Batas Tradisional Turiskain di Atambua, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (9/3/2024).
“Petugas imigrasi di perbatasan merupakan garda terdepan dalam menjaga gerbang negara. Mereka bertugas mengawasi lalu lintas manusia, serta mencegah berbagai bentuk pelanggaran keimigrasian. Kawasan perbatasan memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara,” kata Silmy.
Untuk itu Direktur Jenderal Imigrasi, menginisiasi tunjangan khusus
bagi aparatur sipil negara (ASN) pada Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas
secara penuh di kawasan terpencil, terluar dan wilayah perbatasan.
“Kita perlu memberikan perhatian khusus pada pelaksana fungsi keimigrasian di
sepanjang garis perbatasan wilayah Indonesia, baik di Tempat Pemeriksaan Imigrasi maupun Pos Lintas Batas,” ujarnya.
Dia menambahkan, tugas mereka tidak mudah. Mereka harus bekerja di daerah yang terpencil dan dengan kondisi yang serba terbatas. Silmy menilai bahwa mereka perlu mendapatkan penghargaan dan
apresiasi yang sepadan, salah satunya melalui pemberian tunjangan khusus.
“Tunjangan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan motivasi para petugas imigrasi di wilayah terpencil, terluar dan perbatasan. Pemberian tunjangan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan pelayanan keimigrasian di wilayah tersebut,” harapnya.
Skema pemberian tunjangan khusus ini lanjut dia, akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Tunjangan Khusus bagi Aparatur Sipil Negara pada Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas secara penuh pada pulau-pulau Kecil terluar dan/atau kawasan perbatasan yang rancangannya sudah diajukan sejak Oktober 2023.
Sebagaimana Perpres Nomor 49 tahun 2010 tentang tunjangan operasi pengamanan bagi prajurit TNI dan ASN yang bertugas dalam operasi pengamanan pada
pulau-pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasan. Saat ini, rancangan Perpres
tersebut sedang dikaji oleh Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM RI
untuk kemudian diajukan ke Sekretariat Negara.
Silmy optimis, bahwa Perpres tersebut akan diterbitkan sehingga tunjangan khusus
dapat segera diberikan kepada para petugas imigrasi yang bertugas dalam operasi
pengamanan pada pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan.
Penambahan tunjangan tersebut ujarnya, juga dapat menjadi stimulus perputaran ekonomi di pulau-pulau kecil terluar dan/atau kawasan perbatasan. Hal ini karena para petugas imigrasi akan memiliki daya beli yang lebih tinggi dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.
Di samping tunjangan khusus, Dirjen Imigrasi juga merencanakan pembangunan
fasilitas sarana dan prasarana yang lebih memadai bagi seluruh kantor imigrasi dan
mitra kerja lainnya.
“Jadi kami sudah membuat Pokja perbatasan yang nantinya akan membuat rencana kemudian dilanjutkan dengan anggaran dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan implementasi rencana tersebut,” jelas Silmy.
Dia juga menegaskan, melengkapi sarana dan prasarana imigrasi lintas negara jalur darat sama pentingnya dengan jalur udara dan laut.
Tidak ketinggalan pentingnya sinergitas
antara Direktorat Jenderal dengan stakeholders terkait, baik dalam konteks
permasalahan pembukaan lahan hingga hak prioritas. “Jangan sampai tugas dan fungsi petugas imigrasi menjadi terhambat karena masalah sarana prasarana,” ucapnya.
Redaktur: Usep Mulyana
