ARAHBICARA.COM – Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, menghadiri kegiatan sosialisasi fitur pembayaran pajak daerah dalam layanan digitalisasi Bank BJB, penandatanganan kerja sama Kartu Kredit Indonesia segmen pemerintah daerah, serta ekspose program pinjaman daerah. Acara berlangsung di Ruang Pertemuan Bank BJB Cabang Sukabumi, Senin (7/9/2026).

Kegiatan ini dihadiri Kepala P3DW Kota Sukabumi, Kepala BPKPD, Kepala Baznas, pimpinan Bank BJB Cabang Sukabumi, para camat, dan lurah. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Pemkot Sukabumi, Bank BJB, perangkat kewilayahan, dan lembaga terkait dalam mendukung optimalisasi pendapatan daerah serta kemudahan layanan pembayaran pajak.

“Dengan pekerjaan atau kegiatan ini, mudah-mudahan pembayaran opsen dan PBB-nya akan menjadi lancar, tidak lagi menunggak,” ujar Ayep Zaki.

Dalam kesempatan itu, Ayep mendorong masyarakat membiasakan pola menabung untuk memenuhi kewajiban pembayaran PBB-P2 dan opsen. Ia mencontohkan, jika kewajiban pajak mencapai Rp300 ribu per tahun, masyarakat bisa menyisihkan Rp6 ribu per minggu selama 50 minggu.

Menurutnya, cara ini membuat pembayaran lebih ringan dan mencegah tunggakan. Ayep menegaskan, pola menabung bukan hanya solusi praktis, tetapi juga strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Tahun ini, target PBB yang ditetapkan Pemkot Sukabumi mencapai Rp19 miliar. Ayep mengakui masih ada tantangan dalam pencapaiannya, sehingga diperlukan langkah baru untuk mendorong kepatuhan masyarakat.

“Kalau ini dilaksanakan, kenaikan bisa 100 persen. Kenaikan bukan tarifnya yang dinaikkan, pendapatannya saja. Kalau tarifnya tidak ada yang naik,” jelasnya.

Selain pajak, Ayep juga menyinggung pentingnya optimalisasi zakat, infak, dan sedekah melalui Baznas. Ia berharap pengelolaan zakat berjalan lancar dengan tetap mengedepankan keikhlasan masyarakat.

Melalui kerja sama dengan Bank BJB, Pemkot Sukabumi berharap digitalisasi layanan pembayaran pajak semakin memudahkan masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan memperkuat kepatuhan sekaligus mendukung peningkatan pendapatan daerah secara berkelanjutan.

(Rsd)