ARAHBICARA.COM – Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Program Kerja Tahun Anggaran 2026 dan Program Prioritas Daerah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (17/6/2026), di Ruang Pertemuan Setda Kota Sukabumi.
Dalam sambutannya, Ayep menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran atau banyaknya program, tetapi juga pada tata kelola, pengawasan, dan integritas aparatur.
“Keberhasilan pembangunan ditentukan oleh kualitas tata kelola, efektivitas pengawasan, serta integritas aparatur pemerintah,” ujarnya.
Acara ini dihadiri jajaran KPK Wilayah Jawa Barat, Wakil Wali Kota Sukabumi, Sekda Kota Sukabumi H. Andang Tjahjandi, Inspektur Daerah, para asisten, staf ahli, dan kepala perangkat daerah.
Ayep mengapresiasi pendampingan KPK yang selama ini membantu pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, pembangunan daerah harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, dan daya saing.
Ia menilai Tahun Anggaran 2026 sebagai momentum strategis untuk mempercepat pencapaian visi pembangunan daerah sekaligus mendukung agenda nasional.
“Pengawasan harus memastikan kebijakan dan program berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, serta memberi manfaat bagi masyarakat,” kata Ayep.
Dalam forum tersebut, Ayep memaparkan langkah perbaikan yang dilakukan Pemkot Sukabumi, seperti penguatan perencanaan berbasis kinerja, peningkatan pengendalian intern, transparansi keuangan, serta optimalisasi pengadaan barang dan jasa. Selain itu, penataan aset daerah, pelayanan publik yang cepat, digitalisasi pemerintahan, dan budaya kerja berintegritas terus diperkuat.
Ayep menambahkan, pencegahan korupsi membutuhkan komitmen bersama. “Setiap rupiah anggaran harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ucapnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemkot Sukabumi berharap dapat memperkuat evaluasi, mengidentifikasi risiko, menyelaraskan langkah perbaikan, dan menjaga komitmen menuju pemerintahan yang bersih serta berdaya saing.
(Rsd)
