ARAHBICARA.COM – Bupati Sukabumi Asep Japar menghadiri rapat koordinasi (Rakor) pembahasan kebijakan penetapan luasan 87 persen Lahan Baku Sawah (LBS) menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat Prambanan, lantai 1 Gedung Direktorat Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Jalan Raden Patah I No.1, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (29/04/2026).

Rakor ini dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana. Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan dari 14 kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Pertemuan ini bertujuan memperkuat perlindungan terhadap lahan pertanian produktif guna mendukung ketahanan pangan nasional. Dalam pembahasannya, penetapan LP2B menjadi fokus utama agar keberadaan lahan sawah tetap terjaga dari ancaman alih fungsi yang tidak terkendali.

Dalam arahannya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan implementasi kebijakan LP2B berjalan optimal.

Menurutnya, Jawa Barat sebagai salah satu lumbung padi nasional memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan pangan. “Perlindungan terhadap lahan baku sawah harus menjadi prioritas bersama. Ini bukan hanya soal daerah, tetapi menyangkut ketahanan pangan nasional,” tegasnya.

Sementara itu, Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, menyampaikan bahwa penataan ruang yang terintegrasi menjadi kunci dalam pengendalian pemanfaatan lahan. “Dengan penetapan 87 persen LBS menjadi LP2B, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keberlanjutan sektor pertanian di masa depan,” jelasnya.

Bupati Sukabumi, Asep Japar, mengatakan bahwa rakor tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam mendukung kebijakan strategis nasional, khususnya dalam menjaga kelestarian lahan pertanian produktif di daerahnya.

“Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan tercapai kesepahaman lintas sektor dalam mendorong kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, sekaligus memperkuat komitmen pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional,” pungkasnya.

Reporter: Jowel || Redaktur: RDS