ARAHBICARA.COM – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sukabumi menegaskan bahwa validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi langkah utama agar penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran. Melalui proses verifikasi dan validasi (verval) yang lebih ketat, pemerintah daerah berupaya menata ulang penerima manfaat supaya bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos), Iwan Triyanto, mengatakan seluruh program bansos kini wajib mengacu pada DTKS sebagai basis data resmi. “DTKS menjadi rujukan utama dalam menentukan klasifikasi masyarakat miskin dan rentan miskin. Semua bantuan sosial harus merujuk ke data tersebut,” ujar Iwan, Senin (20/4/2026).

Ia menyebutkan, hasil evaluasi menunjukkan adanya penyesuaian jumlah penerima bantuan dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satunya pada Program Jaminan Kesehatan (KIS) yang mengalami penurunan jumlah penerima. Penyesuaian ini dilakukan sebagai dampak dari pemutakhiran data yang lebih selektif.

Menurut Iwan, proses verifikasi dan validasi dilakukan sesuai aturan yang mewajibkan pemerintah daerah memastikan kelayakan penerima bantuan. “Kami harus mengidentifikasi secara tepat siapa yang layak dan tidak layak menerima bantuan. Ini bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga akurasi data,” katanya.

Dalam pelaksanaannya, Dinsos bekerja sama dengan berbagai unsur pilar sosial, seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), serta elemen terkait lainnya. Kolaborasi ini diharapkan menghasilkan data yang lebih akurat dan bisa dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut, Iwan menilai pembenahan data secara menyeluruh sangat penting. Ia menyoroti angka penerima bansos yang terlalu besar perlu dikaji ulang. “Dengan jumlah penduduk yang ada, perlu dipastikan kembali apakah benar sebagian besar masyarakat masuk kategori penerima. Karena itu, validasi data menjadi prioritas agar kebijakan lebih tepat dan adil,” ujarnya.

Dinsos Kabupaten Sukabumi menargetkan terciptanya satu data terpadu yang kuat sebagai dasar kebijakan penanggulangan kemiskinan. Dengan sistem yang lebih transparan dan akurat, penyaluran bansos diharapkan semakin efektif dan tepat sasaran.

 

Reporter: Aris
Redaktur: Rsd