ARAHBICARA.COM – Bupati Sukabumi, H. Asep Japar, menghadiri peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2025 secara daring dari Pendopo Sukabumi, Rabu (5/3/2025).
Dalam kesempatan tersebut, ia didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman, hadir bersama Ketua DPRD Budi Azhar Mutawali serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait. Peluncuran ini bertujuan untuk memperkuat strategi pencegahan korupsi di daerah melalui pengawasan yang lebih sistematis.
Dalam sambutannya, Pimpinan KPK, Setyo Budianto, menegaskan bahwa pencegahan korupsi harus menjadi prioritas utama bagi seluruh kepala daerah. Menurutnya, upaya pencegahan sering kali dianggap sepele, padahal merupakan langkah paling efektif dalam pemberantasan korupsi.
IPKD MCP 2025 mencakup delapan area pencegahan yang dijabarkan ke dalam 16 sasaran dan 111 indikator. Ia menekankan bahwa fokus utama bukan hanya mengejar skor tinggi, tetapi memastikan bahwa upaya pencegahan berjalan efektif dari hulu ke hilir.
Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sang Made Mahendra Jaya, menekankan pentingnya implementasi MCP yang benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.
Ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya berorientasi pada pemenuhan skor, tetapi benar-benar menjalankan prinsip tata kelola yang transparan dan akuntabel. “MCP harus menjadi alat kontrol yang efektif dalam memastikan jalannya pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi,” ujarnya.
Bupati Sukabumi, H. Asep Japar, menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
Ia menyatakan bahwa pihaknya akan terus berupaya memaksimalkan kinerja yang efektif dan efisien guna menghindari potensi penyalahgunaan wewenang. Dalam setiap kebijakan yang diambil, pemerintah daerah akan selalu berpedoman pada aturan yang berlaku.
Lebih lanjut, Bupati Asep Japar mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, serta berdaya saing.
Dengan mengedepankan prinsip good governance, ia optimistis bahwa Kabupaten Sukabumi dapat menjadi daerah yang maju, unggul, berbudaya, dan berkah (Mubarakah). “Setiap kebijakan harus didasarkan pada aturan yang berlaku agar terhindar dari potensi penyimpangan,” tandasnya.
Redaktur: Usep Mulyana
