ARAHBICARA.COM – Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki meminta jajaran camat dan lurah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat sebagai langkah meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
Pernyataan itu disampaikan Ayep saat memimpin Rapat Koordinasi Wilayah bersama camat dan lurah di Oproom Setda Kota Sukabumi, Senin (12/10/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana.
“Kita harus memulihkan kepercayaan publik dan tidak menyalahkan masyarakat untuk mengoptimalkan penerimaan PBB P2,” kata Ayep Zaki.
Dalam rapat itu, pemerintah mengevaluasi capaian penerimaan PBB P2 sekaligus membahas langkah percepatan untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak.
Berdasarkan paparan capaian wilayah, terdapat lima kelurahan yang berhasil mencatat kenaikan penerimaan year on year sebesar 18 persen. Kelima wilayah tersebut yakni Kelurahan Gedongpanjang, Jayamekar, Cipanengah, Sudajayahilir, dan Cikondang.
Selain itu, Kecamatan Citamiang dinilai berhasil melampaui target penerimaan PBB P2 di tingkat Kota Sukabumi.
Meski demikian, masih terdapat sejumlah kelurahan yang belum mencapai target penerimaan. Pemerintah juga menemukan masih rendahnya kesadaran sebagian warga dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.
Persoalan lain yang muncul berasal dari sejumlah aset milik lembaga tertentu di wilayah yang belum melunasi kewajiban pajaknya dengan alasan tidak memiliki anggaran khusus.
Menanggapi kondisi tersebut, Ayep meminta seluruh aparatur kewilayahan segera melakukan pendataan dan pemetaan wajib pajak di wilayah masing-masing.
Terhadap wajib pajak yang dianggap tidak kooperatif, Pemerintah Kota Sukabumi akan memperkuat langkah penagihan dengan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH).
“Jadi nanti kita akan berkolaborasi dengan APH untuk turun ke lapangan,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Ayep juga menyampaikan target penerimaan PBB P2 yang saat ini berada di angka sekitar Rp 16 miliar dapat meningkat menjadi Rp 20 miliar hingga Rp 22 miliar.
Untuk mendukung upaya itu, pemerintah daerah akan menyiapkan pendanaan guna menunjang pelaksanaan program di lapangan.
Di sisi lain, Ayep memastikan proses pembinaan aparatur sipil negara tetap dilakukan secara profesional.
“Saya tidak akan mengganti posisi jabatan atas kebencian,” katanya.
Terkait upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat, Pemerintah Kota Sukabumi berencana mempercepat pembangunan infrastruktur melalui skema tunda bayar.
“Kita akan membangun kota dengan skema tunda bayar ini, sejalan dengan apa yang digagas oleh Gubernur Jabar Kang Dedi Mulyadi,” ujar Ayep.
Ia juga meminta pelaksanaan pembangunan memperhatikan kondisi lingkungan sekitar, termasuk penataan trotoar agar posisi ketinggiannya selaras dengan rumah warga dan tidak terlalu tinggi.
(Rsd)
