ARAHBICARA.COM – Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki mengajak aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi untuk bekerja dengan menjunjung tinggi integritas, kejujuran, keadilan, dan profesionalisme.
Pesan itu disampaikan Ayep Zaki saat membuka Sosialisasi ORASI YUKS Seri 9 yang membahas Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK), regulasi Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK), dan Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja Pejabat Fungsional Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN di Ruang Pertemuan Setda Kota Sukabumi, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris BKPSDM Kota Sukabumi Anton Lugiawan, Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Sukabumi Sunaryo, pimpinan BJB Syariah, jajaran ASN Pemkot Sukabumi, serta Analis Kebijakan Ahli Muda Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Pamuji Listianto Putro yang mengikuti acara secara daring.
Dalam kesempatan itu, Ayep Zaki mengatakan birokrasi harus fokus pada penyelesaian persoalan utama yang dihadapi masyarakat. Menurut dia, ada empat isu yang perlu mendapat perhatian, yakni kemiskinan, kebodohan, pengangguran, dan pembangunan infrastruktur.
Ia menyebut, program-program tersebut harus didukung kondisi keuangan daerah yang baik serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ayep mengungkapkan, capaian PAD tertinggi yang pernah diraih Kota Sukabumi mencapai Rp91 miliar. Ke depan, pemerintah daerah menargetkan peningkatan PAD hingga Rp300 miliar.
Selain soal kinerja, Ayep juga mengingatkan ASN untuk menjaga disiplin dan tanggung jawab dalam bekerja. Ia menyebut pelanggaran kehadiran, keterlibatan dalam judi online, hingga pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif akan menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Profesionalisme aparatur tidak cukup hanya ditunjukkan melalui kemampuan menjalankan tugas administratif, tetapi harus tercermin dalam kejujuran dan tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran serta pelayanan kepada masyarakat,” ujar Ayep.
Pada kesempatan yang sama, Ayep menyinggung penerapan sistem merit dan manajemen talenta dalam pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.
Menurut dia, penempatan jabatan harus berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kinerja, dan kebutuhan organisasi, tanpa campur tangan pihak lain maupun praktik titipan.
Pemkot Sukabumi juga berencana melakukan efisiensi belanja pegawai yang saat ini masih berada di atas 40 persen. Secara bertahap, angka tersebut ditargetkan turun hingga di bawah 30 persen.
Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah moratorium penerimaan pegawai baru dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan efektivitas pelayanan pemerintahan.
Di bidang pengembangan sumber daya manusia, Ayep mendorong ASN, terutama generasi muda, untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dan keterampilan teknis.
Pemkot Sukabumi, kata dia, akan memberikan kesempatan bagi ASN yang lolos seleksi untuk mengikuti program pertukaran atau magang pemerintahan selama enam bulan di Selandia Baru, Armenia, Georgia, dan Norwegia.
Peserta yang ingin mengikuti program tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan, termasuk melalui tes TOEFL.
Ayep juga mengungkapkan rencana penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwal) yang mengatur batas maksimal cicilan pinjaman bank ASN berdasarkan persentase gaji pokok.
Menurut dia, aturan itu disiapkan agar cicilan pinjaman tidak mengurangi tunjangan kinerja (tukin) pegawai secara berlebihan sehingga kesejahteraan ASN tetap terjaga.
Selain itu, Ayep meminta ASN tetap menjaga kekompakan dan bersikap netral dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat.
Ia mengingatkan agar ASN tidak terlibat dalam politik praktis dan tetap memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang maupun kepentingan politik.
Di akhir sambutannya, Ayep mengajak seluruh jajaran birokrasi melakukan pembenahan di berbagai bidang, mulai dari pengelolaan keuangan daerah, manajemen organisasi, sistem kerja, hingga pelayanan publik.
“Mari kita percantik keuangan daerah kita, percantik manajemennya, percantik sistem birokrasinya, dan percantik pelayanannya untuk mewujudkan Kota Sukabumi yang lebih sejahtera,” kata Ayep.
Melalui kegiatan ORASI YUKS Seri 9, Pemerintah Kota Sukabumi mendorong peningkatan kapasitas pejabat fungsional sekaligus memperbaiki tata kelola ASN guna mendukung birokrasi yang lebih efektif dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
(Rsd)

