ARAHBICARA.COM – Pencatutan nama pejabat publik untuk menjalankan aksi penipuan masih menjadi salah satu kasus yang sering ditemukan di Kota Sukabumi. Selain itu, pelaku juga memanfaatkan program bantuan sosial pemerintah untuk menarik perhatian dan mendapatkan kepercayaan calon korban.
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Sukabumi mencatat telah menerbitkan 50 klarifikasi hoaks sepanjang Januari hingga September 2026. Klarifikasi tersebut diterbitkan setelah beredarnya berbagai informasi palsu yang berpotensi merugikan masyarakat.
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Kota Sukabumi, Ross Pristianasari (Teh Ochi), mengatakan salah satu modus yang belakangan ditemukan berkaitan dengan pendaftaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial pemerintah.
Informasi tersebut telah diklarifikasi oleh Diskominfo Kota Sukabumi pada 28 September 2026 setelah ditemukan indikasi penyebaran kabar palsu yang beredar di tengah masyarakat.
Dari hasil penelusuran, modus itu diduga digunakan untuk memperoleh data pribadi warga. Pelaku memanfaatkan program bantuan pemerintah agar informasi yang disebarkan terlihat meyakinkan.
Sebelumnya, Diskominfo Kota Sukabumi juga menemukan dugaan penipuan melalui akun WhatsApp yang menggunakan nama dan foto Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana. Kasus tersebut diklarifikasi pada 11 Agustus 2026.
“Kasus seperti ini menjadi perhatian kami karena pelaku memanfaatkan identitas pejabat publik untuk meyakinkan masyarakat,” ujarnya, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, penyebaran hoaks saat ini berkembang mengikuti perubahan pola komunikasi digital. Karena itu, upaya penanganan tidak hanya dilakukan melalui penerbitan klarifikasi, tetapi juga melalui pemeriksaan fakta serta kerja sama dengan berbagai pihak.
“Diskominfo terus berupaya memutus penyebaran hoaks melalui klarifikasi dan cek fakta. Kami bekerja sama dengan narasumber resmi, perangkat daerah, serta tim Jabar Saber Hoaks. Selain itu, literasi digital juga terus kami gencarkan kepada masyarakat dan SKPD,” katanya.
Selain melakukan pengecekan informasi, Diskominfo Kota Sukabumi juga rutin memberikan edukasi kepada masyarakat. Materi literasi digital disampaikan dalam berbagai bentuk, termasuk video yang disesuaikan dengan kebiasaan pengguna media sosial saat ini.
Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat lebih mudah memahami cara mengenali informasi yang tidak benar serta menghindari berbagai modus penipuan digital yang terus bermunculan.
Sejak Oktober 2026, Diskominfo juga menjalin kolaborasi dengan ICT Watch. Kerja sama itu mencakup penyebaran materi edukasi terkait literasi digital, termasuk pemanfaatan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI).
Sejumlah konten yang disebarkan dalam program tersebut juga membahas perlindungan anak di ruang digital dan cara mengenali informasi yang berpotensi menyesatkan.
“Kerja sama ini juga merupakan bagian dari upaya edukasi antihoaks,” ungkap Ochi.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak langsung mempercayai informasi yang diterima melalui media sosial, aplikasi percakapan, maupun platform digital lainnya, terutama jika berkaitan dengan bantuan pemerintah atau permintaan data pribadi.
Menurut Ochi, masyarakat dapat melakukan pengecekan sederhana dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber terpercaya, termasuk media massa dan kanal resmi milik pemerintah.
“Coba biasakan diri melakukan verifikasi sebelum mempercayai atau menyebarluaskan informasi. Langkah sederhananya dengan membandingkan informasi melalui mesin pencari, media massa kredibel, serta kanal resmi pemerintah,” ujarnya.
Selain informasi berbentuk teks, warga juga diminta lebih teliti saat menerima konten visual. Pasalnya, perkembangan teknologi AI membuat video atau gambar hasil rekayasa semakin mudah dibuat dan disebarkan.
Beberapa tanda yang dapat dicermati antara lain gerakan yang terlihat tidak alami, suara yang tidak sinkron, atau adegan yang tampak tidak masuk akal.
“Pola penipuan digital kini semakin sistematis dengan memanfaatkan nama instansi pemerintah maupun pejabat publik untuk membangun kepercayaan calon korban. Karena itu, pastikan informasi benar terlebih dahulu sebelum dibagikan agar tidak ikut menjadi bagian dari penyebaran hoaks,” katanya.
Untuk membantu masyarakat memperoleh kepastian informasi, Diskominfo Kota Sukabumi membuka ruang konsultasi bagi warga yang menemukan kabar meragukan. Masyarakat dapat berkoordinasi langsung dengan Diskominfo sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi yang diterimanya.
“Oleh karena itu, kami mengajak masyarakat untuk lebih teliti saat menerima informasi di media digital. Jika menemukan kabar yang meragukan, jangan ragu untuk mengecek terlebih dahulu agar tidak menjadi korban maupun ikut menyebarkan informasi yang keliru,” tandasnya.

