ARAHBICARA.COM – DPRD Kabupaten Sukabumi bersama Pemerintah Kabupaten Sukabumi menyepakati sejumlah agenda penting dalam Rapat Paripurna ke-28 Tahun Sidang 2026 yang digelar pada Senin (16/11/2026). Sejumlah keputusan yang diambil dalam rapat tersebut akan menjadi pijakan bagi kebijakan dan pembangunan daerah pada tahun-tahun mendatang.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, mengatakan keputusan yang telah disepakati tidak berhenti pada tahap pembahasan dan pengesahan. Menurutnya, pelaksanaan setiap kebijakan perlu terus diawasi agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
“DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaannya dan masyarakat juga dapat ikut memantau serta menyampaikan masukan,” kata Budi.
Dalam rapat tersebut, DPRD terlebih dahulu menerima laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang disampaikan Ketua Bapemperda, Bayu Purnama.
Laporan itu berisi kesepakatan antara DPRD dan pemerintah daerah terkait sembilan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang masuk Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.
Kesembilan Raperda tersebut masih akan dibahas lebih lanjut sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Beberapa materi yang akan dibahas antara lain pengelolaan sampah, ketenagakerjaan, pengembangan ekonomi kreatif, penguatan badan usaha milik daerah (BUMD), hingga perlindungan lingkungan hidup.
Selain laporan Bapemperda, rapat paripurna juga membahas hasil kerja Komisi I DPRD.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, Haji Iwan Ridwan, menyampaikan laporan terkait Raperda tentang Desa yang telah disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Aturan tersebut mengatur berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan desa, mulai dari pengelolaan keuangan dan aset desa, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga pemberdayaan masyarakat.
Perda ini diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menjalankan pelayanan, pembangunan, dan pengelolaan potensi wilayah.
Pada kesempatan yang sama, Komisi I juga melaporkan Raperda tentang perubahan susunan perangkat daerah. Salah satu poin yang disetujui adalah perubahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dari Tipologi C menjadi Tipologi A.
Perubahan tersebut dilakukan untuk memperkuat kelembagaan serta memperjelas pembagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
Selanjutnya, DPRD menerima laporan Badan Anggaran yang disampaikan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Sukabumi, Haji Usep.
Laporan tersebut berkaitan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Rancangan APBD tersebut sebelumnya telah melalui proses evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hasil evaluasi kemudian dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagai bagian dari penyempurnaan dokumen anggaran.
APBD menjadi dasar pendanaan berbagai program pelayanan publik dan pembangunan daerah sehingga pelaksanaannya memerlukan pengawasan yang berkelanjutan.
Rapat paripurna ditutup dengan penyampaian pendapat akhir Bupati Sukabumi, Asep Japar, terhadap tiga Raperda yang telah dibahas bersama DPRD.
Ketiga Raperda tersebut meliputi Raperda APBD Tahun Anggaran 2027, Raperda tentang Desa, serta Raperda Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
Menurut DPRD, keputusan yang dihasilkan dalam rapat paripurna merupakan langkah awal dalam pelaksanaan kebijakan daerah. Karena itu, seluruh program dan aturan yang telah disepakati perlu dikawal bersama agar dapat berjalan sesuai tujuan dan memberi manfaat bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi.
Reporter: Cr
Redaktur: Rsd

