ARAHBICARA.COM – Pemerintah Kota Sukabumi terus berupaya memperbaiki sistem pelaporan inovasi daerah sebagai persiapan menuju penilaian Innovative Government Award (IGA) 2025.

Langkah ini ditunjukkan lewat kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang digelar di kantor Bappeda. Acara ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, serta sejumlah pejabat lainnya, termasuk perwakilan Kementerian Dalam Negeri, kepala SKPD, camat, Direktur PDAM, dan kepala puskesmas se-Kota Sukabumi, Kamis (24/7/2025).

Dalam sambutannya, Wali Kota menekankan pentingnya birokrasi yang profesional dan bebas dari kepentingan politik.

“Birokrasi harus fokus ke pelayanan masyarakat, bukan dipakai untuk kepentingan politik,” kata Ayep Zaki.

Wali Kota juga mendorong munculnya birokrasi yang berpikiran usaha (entrepreneurial bureaucracy) agar bisa mandiri secara fiskal. BUMD diminta untuk terus meningkatkan kinerjanya dan tidak lagi merugi.

“BUMD jangan lagi jadi beban. Harus bisa bantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,” tambahnya.

Beberapa sektor yang jadi sorotan untuk inovasi antara lain pengelolaan sampah, pasar, parkir, tata ruang, dan pelayanan air bersih oleh PDAM.

Wali Kota ingin inovasi yang dibuat benar-benar bermanfaat, berbasis data, dan sesuai dengan target pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Ia juga mendorong kerja sama kreatif dengan kementerian, swasta, dan memanfaatkan potensi wakaf.

Targetnya, dalam dua hingga tiga tahun ke depan, semua OPD di Kota Sukabumi punya inovasi yang bisa diukur dan dilaporkan. Hal ini dilakukan agar Sukabumi bisa masuk daftar 10 kota terinovatif di Indonesia.

Bimtek ini juga menjadi ruang diskusi antar pihak terkait mengenai kendala dan solusi dalam pelaporan inovasi.

“Inovasi itu nggak harus mahal atau ribet, yang penting bisa bantu masyarakat,” tutup Ayep Zaki.

Sementara itu Kepala Bappeda Kota Sukabumi, M.Hasan Asari mengatakan pihaknya terus mendorong seluruh perangkat daerah agar lebih inovatif dan terukur dalam menyusun laporan.

“Jadi betul pertemuan ini, memperbaiki tata kelola dan pelayanan publik secara nyata,” tambah Hasan.

(Rsd).