ARAHBICARA.COM– Pemerintah Kota Sukabumi mulai mengarusutamakan pendekatan biropreneurship dalam tata kelola pemerintahan. Langkah ini ditegaskan Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) “Pengarusutamaan Pendekatan Biropreneurship dalam Tata Kelola Pemerintahan” di Aula BKPSDM Kota Sukabumi, Kamis (12/2/2026).

Dalam arahannya, Ayep Zaki menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) dituntut bekerja lebih inovatif, adaptif, dan berorientasi hasil. Menurutnya, birokrasi tidak bisa lagi berjalan dengan pola rutinitas semata.

“ASN harus berani keluar dari zona nyaman. Biropreneurship bukan komersialisasi layanan, melainkan membangun mentalitas profesional—cerdas melihat peluang inovasi, efektif memanfaatkan anggaran, dan fokus pada dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Ayep.

Kegiatan yang digelar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Sukabumi ini diikuti para pejabat SKPD dan ASN di lingkungan Pemkot Sukabumi, dengan menghadirkan narasumber dari kalangan praktisi manajemen publik dan tata kelola pemerintahan.

Kepala BKPSDM Taufik Hidayat menjelaskan, pendekatan biropreneurship menjadi strategi untuk menjawab tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks. Melalui pola pikir kewirausahaan di lingkungan birokrasi, ASN didorong lebih responsif terhadap persoalan di lapangan.

Beberapa fokus utama dalam implementasinya antara lain:
Efisiensi anggaran dengan prinsip value for money.
Respons cepat terhadap persoalan masyarakat melalui pendekatan problem solving.
Inovasi berkelanjutan dalam sistem pelayanan yang transparan dan mudah diakses.

Ayep menambahkan, percepatan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kualitas kinerja birokrasi. Jika aparatur bekerja dengan mentalitas gesit dan solutif, pelayanan publik akan semakin unggul dan kompetitif.

Bimtek ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Sukabumi memperkuat kapasitas sumber daya manusia aparatur. Dengan pengarusutamaan biropreneurship, setiap perangkat daerah diharapkan mampu melahirkan terobosan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Pemkot menilai, perubahan pola pikir menjadi kunci utama agar reformasi birokrasi berjalan efektif. Pendekatan ini juga selaras dengan visi pembangunan Kota Sukabumi yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing.

Melalui langkah ini, Pemkot Sukabumi menegaskan komitmennya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Reporter:Aris
Redaktur: