ARAHBICARA.COM – Tim Desk Pilkada Kota Sukabumi, memprioritaskan pada misi mitigasi kerawanan menghadapi  pelaksanaan Pilkada serentak pada 27 November 2024 berjalan aman dan kondusif.

Demikian disampaikan Ahli Analis Kebijakan Ahli Madya di Biro Pemerintahan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Barat, Surya Kencana, Senin (22/1/2024).

“Harus dimatangkan mulai dari sekarang agar tingkat partisipasi pemilih bisa meningkat. Mitigasi lebih awal agar tidak terjadi kerawanan di tingkat kelurahan maupun kecamatan,” kata dia.

Sesuai dengan surat Sekda Sukabumi tambahnya, yang berkaitan dengan nara sumber rapat awal teknis dan koordinasi pembentukan Desk Pilkada Kota Sukabumi.

“Pemerintah pusat memfasilitasi kabupaten kota dalam rangka pembentukan desk pilkada atau dukungan elemen satuan kerja khusus pilkada di 27 November. Dalam materi yang kita sampaikan, kita mempertegas bahwa apa saja tugas dari tim desk pilkada,” ujarnya.

Dia menjelaskan, selalu ketua Sekda, wakil ketua bidang pemerintahan Asda pemerintahan dan Kesra, wakil ketua bidang intelejen dari kapolres, bidang keamanan dari Danramil. Sedangkan anggota dari BIN dan Kejari. Sekretaris Kesbangpol dan koordinator Kabag Tapem.

“Dalam perjalanannya bagaimana menghimpun dan memperoleh data dari instansi vertikal. Maka kesiapan menuju November 2024, itu pun jika tidak ada perubahan,” tandasnya.

Pada bagian lain dia menjelaskan, untuk itu instansi vertikal TNI / Polri, BIN dan Kejari membuat laporan bulanan melalui Sekretariat desk Pilkada kepada pemerintah pusat melalui gubernur pada setiap tanggal 29 setiap bulannya.

“Laporannya lebih diarahkan pada mitigasi pada sebelum pelaksanaan hingga pasca Pilkada. Yang dilihat adalah Pemilunya bukan Pilkadanya,” terangnya.

Dia menegaskan secara hukum dan aturan perundang-undangan, posisi TNI/Polri dan ASN harus netral. Jika terjadi dugaan pelanggaran pemilu sepenuhnya adalah kewenangan KPU dan Bawaslu.

Hingga saat ini sebagian besar kabupaten dan kota telah mendrafting keputusan kepala daerah tapi belum sampai pada tahap penandatanganan keputusan bupati atau wali kota.

“Desember 2023 telah mengumpulkan 27 bupati dan walikota. Hari ini baru Kota Sukabumi, Kota Cimahi dan Kota Bekasi rapat awal pembentukan desk pilkada,” terangnya.

Redaktur // Usep Mulyana