ARAHBICARA.COM – Penjabat Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji mengatakan, Forum Perangkat Daerah (FPD) merupakan, program yang di desain oleh berasal dari aspirasi di lapisan bawah. Sehingga apa pun yang diusulkan benar-benar orisinil dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
Demikian disampaikan Kusmana saat membuka kegiatan Forum Perangkat Daerah (FPD) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang berlangsung di ruang pertemuan Cikole, Selasa (19/2/2024).
“Penyusunan rancangan rencana kerja perangkat kerja sudah dimulai dari rembuk warga, Musrenbang kelurahan, kecamatan, kota / kabupaten, perangkat daerah sudah sampai provinsi,” kata dia.
Dia juga menyampaikan tentang pentingnya menjaga kondusifitas wilayah dalam upaya menjaga iklim investasi dan pembangunan di 2025 mendatang.
“Terpenting sekali adalah menjaga kondusifitas Kota Sukabumi dalam menjaga iklim investasi dan kesinambungan pembangunan di tahun 2025. Perbedaan adalah hikmah dan proses pembangunan dilakukan bersama-sama dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,” kata dia.
Tema FPD kali ini adalah “Dengan kemudahan investasi dan perizinan di Kota Sukabumi kita wujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di tahun 2025.
Pada bagian lain dia mengatakan, proses demokrasi melalui Pemilu dia berpesan agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan meskipun berbeda pilihan. “Itu sudah ada suratan dari Lauhil Mahfuz. Siapa pun yang menjadi pemimpin nasional nantinya, kita semua harus mendukung dan tetap bersikap kritis,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP, Iskandar menuturkan, kegiatan yang diikuti oleh para camat, lurah, perangkat daerah, akademisi, Kadin, pelaku usaha dan Dekranasda bertujuan untuk urun rembuk saran terkait menarik masuk investasi dan mendorong percepatan pembangunan di tahun mendatang.
“Intinya kami ingin semua urun rembuk memberikan masukan-masukan, kira-kira kegiatan apa, untuk DPMPTSP, paling baik secara teknokratik dan menurut para peserta sehingga di 2025 nanti yang didukung oleh semua stakeholder termasuk oleh insan Pers,” terangnya.
Terkait MPP dan Si Jimat yang melesat maju dan berperan besar karena peran Pers. Pada tahun ini DPMPTSP memperoleh penghargaan dari Ombudsman merupakan rekapitulasi dan kompilasi dari pelayanan publik yang meliputi bidang kesehatan, pendidikan dan pelayanan publik perizinan dan investasi penanaman modal dengan penilaian paling tinggi, tambahnya.
Di 2025 lanjut dia, dimanfaatkan untuk memantik dari peserta untuk ikut rembuk. Sesuai hasil Musrenbang di beberapa kelurahan minta intensitas Si Jimat Boss lebih ditingkatkan jangan hanya sebulan sekali.
“Antisipasi masuknya Tol Bocimi pada 2025. Dengan tol mulai masuk berbondong-bondong investasi juga masuk. Jika perizinan, infrastruktur dan suprastruktur belum siap maka akan berantakan,” tegasnya.
Masih kata Iskandar, dia akan tetap fokus pada MPP yang semula fisik menjadi MPP digital sampai tingkat kelurahan yang diberi nama warung pelayanan publik. Minimal di tingkat kelurahan ada tiga hingga lima pelayanan. MPP ada 92 jenis layanan dan 19 tenan dan yang baru masuk dari Kesbangpol.
Redaktur: Usep Mulyana
