ARAHBICARA.COM – Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) resmi meluncurkan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dan Padat Karya Infrastruktur. Langkah ini ditujukan untuk membuka peluang kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran di wilayah tersebut.
Kepala Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Sigit Widarmadi, menyampaikan bahwa program ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat ekonomi masyarakat.
“Program ini langsung menyasar kebutuhan riil warga, terutama mereka yang terdampak PHK dan para pencari kerja,” ujar Sigit.
Program TKM menyasar kelompok masyarakat yang terdiri dari penganggur, korban PHK, hingga purna Pekerja Migran Indonesia (PMI). Setiap kelompok beranggotakan 20 orang dan mendapat bantuan sarana usaha produktif untuk memulai kegiatan ekonomi mandiri.
Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Endang Sopyan, menjelaskan bahwa pelaksanaan program ini mengacu pada Keputusan Bupati Sukabumi tahun 2025. Sebelum menerima bantuan, peserta diwajibkan mengikuti pelatihan kewirausahaan selama tiga hari dengan materi motivasi usaha, pengelolaan keuangan, teknik produksi, hingga strategi pemasaran.
“Pelatihan ini penting agar usaha yang dirintis bisa berkelanjutan,” kata Endang, Selasa (7/4/2026).
Selain pemberdayaan usaha mandiri, Pemkab Sukabumi juga menggerakkan program padat karya infrastruktur di tingkat desa. Kegiatan ini melibatkan masyarakat dalam pembangunan fasilitas umum seperti jalan desa, irigasi, dan tanggul penahan tanah. Warga yang terlibat mendapat kompensasi berupa Uang Perangsang Kerja (UPK) sebagai stimulus jangka pendek.
“Tujuan utamanya adalah memberikan dorongan ekonomi sekaligus membuka akses kerja sementara,” tambah Endang.
Dengan kombinasi pemberdayaan usaha mandiri dan padat karya, pemerintah daerah berharap tercipta efek ganda: penyerapan tenaga kerja sekaligus penguatan ekonomi desa. Disnakertrans optimistis program ini berjalan efektif, dengan catatan seleksi peserta dilakukan tepat sasaran dan adanya komitmen dari penerima manfaat untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan.
Reporter: Aris
Redaktur: Rsd
