ARAHBICARA.COM – Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi, Sigit Sudarmadi, ikut hadir dalam Rapat Dinas Bulan Juni 2026. Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Sukabumi H Asep Japar di Aula Sekretariat Daerah, Selasa (17/6/2026).

Sekretaris Daerah H Ade Suryaman memandu jalannya rapat yang diikuti Wakil Bupati H Andreas, para kepala perangkat daerah, asisten, staf ahli, kepala bagian, hingga camat se-Kabupaten Sukabumi.

Rapat diawali dengan penandatanganan kerja sama antara Pemkab Sukabumi dan Institut Citra Buana Indonesia di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Selain itu, Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi juga menandatangani kerja sama dengan Fakultas Pertanian IPB untuk mendukung riset dan inovasi swasembada pangan.

Pada kesempatan itu, Pemkab Sukabumi menyerahkan secara simbolis kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan capaian kinerja dari BKPSDM, Dinas Pendidikan, dan Disdukcapil.

Bupati Asep Japar menyampaikan rasa syukur atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih untuk ke-12 kalinya. “Ini bukti kerja bersama dalam menjaga tata kelola keuangan yang baik. Semangat kolaborasi harus terus dijaga,” ujarnya.

Ia juga meminta jajaran pemerintah daerah mendukung program prioritas nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurutnya, keberhasilan program tersebut butuh dukungan hingga tingkat desa.

Selain itu, Bupati menyoroti rendahnya pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “PAD jangan jalan di tempat. Setiap OPD harus bisa melihat potensi yang ada agar pendapatan daerah meningkat,” katanya.

Bupati juga mengingatkan pentingnya percepatan layanan administrasi kependudukan. Ia meminta camat turun langsung membantu masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik. “Dokumen kependudukan jadi syarat penting untuk mengakses layanan publik, termasuk BPJS,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Andreas menyoroti pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Ia berharap proses penerimaan siswa baru berjalan aman dan transparan. Andreas juga meminta semua pihak meningkatkan capaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). “Optimalisasi PBB butuh kerja sama dari desa, kecamatan, hingga Badan Pendapatan Daerah,” tuturnya.

(Rsd)