ARAHBICARA.COM – Pemerintah Kota Sukabumi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyampaikan bahwa kondisi inflasi pada Maret 2025 masih berada dalam kategori terkendali.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sukabumi, inflasi year-on-year (y-on-y) tercatat sebesar 1,77 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 108,30. Capaian ini dinilai sebagai indikator positif terhadap ketahanan ekonomi lokal.
Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Kota Sukabumi, Erni Agus Riyani, menyampaikan bahwa kendati terdapat kenaikan harga di beberapa kelompok pengeluaran, secara umum inflasi masih terjaga.
“Kelompok yang mencatat kontribusi terhadap inflasi antara lain makanan, minuman, dan tembakau naik 4,17%, pakaian dan alas kaki 1,07%, perlengkapan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,94%.kesehatan 4,42%, serta transportasi (1,03%),” kata dia, Senin (21/4/2025).
Lebih lanjut, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya naik sebesar 4,56 persen. Lalu kelompok pendidikan sebesar 4,46 persen, serta penyediaan makanan dan minuman/restoran naik 3,62 persen.
Kenaikan tertinggi terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mencapai 10,04 persen dengan IHK kelompok tersebut tercatat sebesar 118,21. Meski demikian, seluruh perubahan harga masih dalam batas yang dapat dikelola.
Bappeda menilai bahwa dinamika harga komoditas di pasar menjadi bagian dari pola musiman yang masih bisa direspons cepat oleh pemerintah daerah.
Berdasarkan pemantauan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskumindag), komoditas yang mengalami kenaikan pada Maret 2025 meliputi cabai hijau, cabai rawit, telur ayam, bawang merah dan putih, daging sapi, kentang, bawang bombay, dan daging ayam.
Sebagai langkah antisipatif, Pemkot Sukabumi terus berkolaborasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga. Strategi pengendalian yang dilakukan meliputi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan.
Hal tersebut dilakukan guna memastikan kelancaran distribusi, serta memperkuat komunikasi efektif antarinstansi terkait. Seluruh langkah ini diapresiasi sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah terhadap dinamika pasar.
Erni menegaskan bahwa upaya pengendalian tidak berhenti di situ. Pemerintah juga aktif melakukan analisis potensi tekanan inflasi serta inventarisasi data dan perkembangan harga barang dan jasa.secara menyeluruh.
“Kami juga menganalisis permasalahan ekonomi daerah secara komprehensif agar dapat merumuskan kebijakan yang tepat dan menjaga daya beli masyarakat,” pungkasnya.
Redaktur: Usep Mulyana
