ARAHBICARA.COM – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi, menggandeng dinas dan lembaga lain untuk menganalisa sumber dan tekanan yang berpotensi memicu meningkatnya inflasi.
Demikian disampaikan Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi, Erni Agus Riyani, kepada Neraca, Senin (10/6/2024).
“Penanganan terhadap inflasi terus dilakukan, termasuk menunaikan rapat di daerah dan pusat. Tapi, pihaknya tetap harus waspada, jangan sampai inflasi tidak dapat terkendali,” kata Erni.
Apabila tidak terkendali lanjut dia, maka akan sulit, karena menyangkut permasalahan yang mendasar yakni pangan, barang dan jasa,
Masih kata dia, berdasarkan data dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskumindag) Kota Sukabumi, rata-rata pada bulan Mei 2024 alami kenaikan Harga. Diantaranya, cabai merah keriting, Bawang putih, telur ayam, bawang merah jawa, dan ikan nila.
Kota Sukabumi terang dia, mengalami inflasi month to month (m-to-m) sebesar -0,16 persen pada Mei 2024. Sedangkan untuk tingkat inflasi secara Year on Year (y-on-y) mencapai 2,52 persen, dan perhitungan year to date (y-to-d) sebesar 1,48 persen.
“Berdasarkan data dari BPS Kota Sukabumi terjadi inflasi 2,52 persen secara y-on-y,” ujarnya.
Secara umum, lanjut Erni, pada bulan Mei 2024, inflasi m-to-m , y-on-y, dan y-to-d di Kota Sukabumi, masih dibawah Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan Nasional.”Masih aman ya nilai inflasi kita bila dibandingkan dengan Provinsi Jabar. Dimana, nilai inflasi y-on-y Jabar 2,78 persen dan nasional sebesar 2,84 persen,” ungkapnya.
Masih data dari BPS, sambung Erni, inflasi y-on-y pada Mei 2024 tersebut, dikarenakan adanya kenaikan Harga yang ditunjukan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran.
Diantaranya, kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 5,25 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,57 persen, kelompok kesehatan sebesar 2,96 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran  sebesar 2,83 persen, dan kelompok transportasi sebesar 0,73 persen.
“Makanya, kami juga terus melakukan rapat koordinasi dengan BPS Kota Sukabumi, sebagai instansi lintas sektor penyedia data update untuk rilis resmi berita perekonomian,” tandasnya.
Selanjutnya kata dia, melakukan rapat mingguan bersama Tim Pengendalian Inflasi Nasional dengan Kemendagri, dan rapat dwi mingguan dengan TPID Provinsi Jawa Barat. Termasuk menganalisis stabilitas permasalahan perekonomian daerah, yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa.
Reporter: Ikram // Redaktur: Usep Mulyana
