ARAHBICARA.COM – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukabumi mengingatkan pelaku usaha agar memenuhi seluruh kewajiban perizinan yang berlaku. Pasalnya, pelaku usaha yang tidak menjalankan usahanya sesuai ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko dapat dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Sukabumi, Dede Rukaya, mengatakan pengenaan sanksi dalam perizinan berusaha berbasis risiko memiliki landasan hukum yang jelas dan telah diatur dalam sejumlah regulasi.

Menurut Dede, salah satu aturan yang menjadi dasar adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Selain itu, terdapat Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS).

“Regulasi tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko, termasuk dalam kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha,” katanya, Rabu (18/11/2026). 

Ia menjelaskan, di Kabupaten Sukabumi pengawasan rutin perizinan berusaha berbasis risiko juga mengacu pada Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 500.16.1/Kep.836-DPMPTSP/2026 tentang Penetapan DPMPTSP sebagai Koordinator Pengawasan Rutin Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Melalui tugas tersebut, DPMPTSP melakukan pemantauan terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan izin yang dimiliki.

“Pengawasan rutin dilakukan untuk memastikan pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan perizinan yang berlaku,” ujarnya.

Dede mengingatkan pelaku usaha agar selalu memperhatikan kelengkapan dokumen legalitas usahanya, termasuk Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan lain yang menjadi persyaratan sesuai bidang usaha masing-masing.

Menurutnya, kelengkapan perizinan menjadi hal penting agar kegiatan usaha dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala administrasi maupun pengawasan.

“Usaha yang tidak memenuhi kewajiban perizinan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, pelaku usaha perlu memastikan NIB dan perizinan usahanya tetap lengkap dan sesuai,” ucap Dede.

Ia berharap seluruh pelaku usaha di Kabupaten Sukabumi dapat mematuhi aturan perizinan yang berlaku sehingga iklim usaha tetap berjalan dengan tertib dan memberikan kepastian bagi semua pihak.

 

Reporter: Cr

Redaktur: Rsd