ARAHBICARA.COM – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi, menyatakan terdapat enam isu strategis yang akan akan diimplementasikan dalam rencana pembangunan daerah (RPD) 2024-2026. Kegiatan dibahas dalam Forum Perangkat Daerah (FPD) Bappeda, Kamis (22/2/2024).
Kepala Bappeda, Asep Suhendrawan, mengatakan, ada dua hal pokok yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPD. Pertama adalah urusan perencanaan dan kedua urusan penelitian dan pengembangan.
“FPD ini wujud pelaksanaan amanah undang-undang tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Dimana salah satu pasalnya adalah untuk penyusunan rencana kerja (renja),” kata Asep.
Dimana lanjut dia, setiap perangkat daerah harus melibatkan partisipasi masyarakat dari berbagai lembaga termasuk di dalamnya insan pers dan stakeholder lainnya.
“Dari dokumen-dokumen itu, untuk rencana kerja Bappeda 2025, sesuai pedoman yang telah disebutkan mulai dari RPD, usulan dari berbagai pemangku kepentingan. Karena kita ini menyelenggarakan urusan tidak langsung ke masyarakat,” ujarnya.
Masukan-masukan dari perangkat daerah hari ini kata dia, telah disampaikan kepada mereka. Terkait isu strategis yang kita lakukan dasar atau pedomannya adalah di RPD 2024-2026.
Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah (PPED) pada Bappeda Kota Sukabumi, Asep Supriadi, mengungkapkan,
isu strategis cara Kota Sukabumi ada enam. Pertama bagaimana mengoptimalkan perdagangan dan jasa menjadi tupoksi.
Kedua mengamati dampak proyek strategi nasional dengan beroperasinya jalan tol Bocimi yang perlu diantisipasi. Lalu kemudian terkait permasalahan kebencanaan dan sumber daya manusia tentang inovasi di pemerintahan .
“Pada tahun depan kita harus mewaspadai dampak pemeliharaan kepala daerah (Pilkada) tahun depan adalah masa peralihan dari Pj wali kota kepada wali kota definitif,” terang dia.
Peralihan kepemimpinan tersebut lanjut dia, harus berjalan smooth. Karena itulah disebut isu strategis. “Saya ingin menghighligt pada tahun depan ada isu strategis di bidang perencanaan. Tahun depan akan menyusun RPJMD 2025-2029 untuk wali kota terpilih.
“Dasarnya pada bulan Maret tahun ini kita akan menyusun RPJMD teknokratik versi Bappeda. Bahan bagi calon wali kota dan wakil wali kota untuk menyusun visi misi. Siapa pun yang menjadi wali kota maka isu teknokratik itu disatukan dengan visi misi, baru disusun pada Januari tahun depan akan disusun RPJMD 2025-2029,” ungkapnya.
Semua perangkat daerah tambahnya, baru menyusun rencana strategis (renstra) agar sinergis untuk lima tahun. Selain itu tahun 2025 nanti adalah implementasi UU Hubungan Keuangan Pemerintah Daaerah (HKPD). Bahwa pendapatan kemarin yang melalui provinsi seperti pajak kendaraan sekarang otomatis masuk kota. Tapi ada konsekuensi dari kebijakan itu yakni bantuan keuangan (Bankeu) jumlahnya berkurang.
Redaktur: Usep Mulyana
