ARAHBICARA.COM – Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh serta sejumlah wilayah di Sumatra telah memasuki minggu keempat. Namun, kondisi di banyak daerah terdampak di Aceh dinilai masih memprihatinkan.
Aliansi Masyarakat Peduli Bencana Aceh–Sumatra (AMPEBAS) menyampaikan keprihatinan itu melalui aksi pengibaran bendera putih di sepanjang jalan nasional Aceh Selatan, Kamis (25/12/2025). Dalam aksi tersebut, AMPEBAS menilai pernyataan pemerintah pusat yang mengklaim mampu menangani bencana belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Hingga minggu keempat, kebutuhan dasar masyarakat korban banjir dan longsor masih belum tertangani dengan baik. Di banyak titik, listrik belum stabil bahkan masih padam, sehingga warga hidup dalam kegelapan,” ujar perwakilan AMPEBAS.
Menurut AMPEBAS, listrik baru mulai menyala di sebagian wilayah pada minggu ketiga, dan itupun belum merata. Kondisi ini dinilai bertolak belakang dengan pernyataan Menteri ESDM yang sebelumnya menyebut pemulihan listrik di Aceh hampir rampung pada minggu kedua pascabencana. “Fakta di lapangan tidak demikian. Warga masih mengeluhkan listrik, air bersih, serta kesulitan mendapatkan makanan dan obat-obatan,” tambahnya.
Selain persoalan listrik, jaringan telekomunikasi juga masih terganggu. Bahkan di Banda Aceh, yang tidak termasuk wilayah terdampak langsung, sinyal telepon dan aplikasi pesan sering bermasalah. “Kalau di kota saja sulit dihubungi, apalagi di daerah yang benar-benar terdampak,” ujarnya.
AMPEBAS turut menyoroti aspek kemanusiaan lain, seperti masih adanya korban yang belum ditemukan maupun belum dimakamkan secara layak. Berdasarkan laporan berbagai media, akademisi, dan tokoh nasional, kondisi tersebut mencerminkan penanganan bencana yang belum sepenuhnya terkendali.
Di sisi lain, AMPEBAS mengkritisi sikap pemerintah pusat yang dinilai belum membuka ruang bagi bantuan asing. Sejumlah bantuan logistik dari luar negeri dilaporkan masih tertahan di bandara dan pelabuhan akibat kendala perizinan. “Banyak pihak mendesak agar bencana di Aceh, Medan, dan Padang ditetapkan sebagai bencana nasional. Namun yang kami lihat, justru bantuan luar terkesan ditahan,” kata juru bicara AMPEBAS.
Pemerintah pusat, lanjutnya, seharusnya lebih terbuka terhadap solidaritas dunia, mengingat Indonesia juga kerap mengirimkan bantuan dalam misi kemanusiaan internasional. AMPEBAS menilai Pemerintah Aceh selama ini justru dikenal terbuka terhadap bantuan kemanusiaan.
Sebagai bentuk keprihatinan dan seruan kemanusiaan, AMPEBAS bersama masyarakat Aceh Selatan menggelar aksi pengibaran bendera putih dari Kota Fajar hingga Labuhan Haji. Aksi damai tersebut diikuti oleh berbagai elemen masyarakat.
“Jika pemerintah pusat belum juga menetapkan status bencana nasional, kami mengimbau masyarakat Aceh untuk terus mengibarkan bendera putih sebagai pesan kepada dunia bahwa kami membutuhkan pertolongan,” tegasnya.
AMPEBAS berharap pemerintah segera menetapkan status bencana nasional agar proses penanganan dan pemulihan di Aceh serta wilayah lain di Sumatra dapat berjalan lebih cepat dan menyeluruh, serta mencegah timbulnya bencana baru seperti wabah penyakit endemik.***
